Di hamparan bangunan megah nan mewah itu, berdiri kawasan Center Point of Indonesia (CPI) di Makassar yang menjadi simbol ambisi besar pembangunan nasional dan transformasi kota pesisir. Jalanan mulus, gedung-gedung menjulang, dan reklamasi lahan yang tertata rapi menggambarkan narasi kemajuan tentang masa depan modern yang selama ini diagung-agungkan oleh pemerintah.

Namun, di balik gemerlapnya kemajuan tentang pertumbuhan ekonomi dan keindahan tata ruang kota tersebut, ternyata menyimpan ironi yang mencolok ketika kita dihadapkan pada pertanyaan: siapa sebenarnya yang paling menikmati semua ini? Karena bagi sebagian warga lokal, khususnya masyarakat pesisir yang terdampak langsung dari proyek ini, justru menghadirkan lebih banyak kehilangan daripada keuntungan.

Akses terhadap laut yang dulunya terbuka luas bagi nelayan dan masyarakat pesisir kini semakin dibatasi. Ruang hidup menyempit, dan sumber mata pencaharian perlahan menghilang. Bagaimana tidak, ini terlihat nyata bahwa proyek-proyek reklamasi dan pengerukan laut menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir. Banyak terumbu karang yang hancur, habitat ikan terganggu, dan laut yang kehilangan keasriannya. Hak atas lingkungan yang bersih dan sehat, serta hak atas penghidupan yang layak, mulai tergerus demi ambisi pertumbuhan ekonomi yang dinikmati hanya bagi para elit.

Situasi ini terlihat jelas bahwa hak asasi manusia di Indonesia dalam proyek pembangunan ternyata tidak selalu menempatkan warga sebagai subjek utama. Keputusan-keputusan besar sering kali diambil tanpa partisipasi penuh dari masyarakat, dan tanpa perlindungan yang memadai atas seluruh hak dasar yang seharusnya didapatkan. Sehingga masa depan hak asasi manusia hanya bisa ditentukan jika negara benar-benar bisa menjamin keterlibatan langsung bagi seluruh masyarakat di setiap agenda keberlanjutan tanpa terkecuali.